::: Selamat datang di Media MUI Lampung Online "Suara Ulama dan Zu'ama untuk Umat" ::: Kritik, saran, artikel, dan iklan dapat dikirim ke email: redaksi@mui-lampung.or.id
Home / Agenda MUI Lampung / Ketika Para Ulama Pesisir Barat Turun Tangan dalam Pengembangan Pariwisata Syariah

Ketika Para Ulama Pesisir Barat Turun Tangan dalam Pengembangan Pariwisata Syariah

Pesisir Barat: Peran ulama dalam masyarakat tidak hanya terkait dengan pembinaan keagamaan semata. Peran-peran lain di berbagai lini kehidupan masyarakat juga signifikan untuk dimaksimalkan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Di antaranya di sektor pariwisata yang mampu mendatangkan kemakmuran ekonomi dan pendidikan.

Peran ulama dalam bidang pariwisata inilah yang saat ini dimaksimalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Optimalisasi sektor ini mengingat potensi wisata, khususnya pantai yang dimiliki kabupaten berjuluk Negeri Para Saibatin dan Ulama ini.

Langkah ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Kerja Daerah ke-1 MUI Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 dengan mengangkat tema Optimalisasi Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata Syariah Guna Merespons Arus Globalisasi.

Pj Bupati Pesisir Barat Krisna Putra yang hadir pada Rakerda di Aula Rumah Makan Ceria, Krui, Kamis (12/11) ini mengapresiasi langkah MUI di daerahnya ini. Menurutnya, sinergitas seluruh elemen dalam pembangunan daerah penting untuk Percepatan Pembangunan.

“Pokok pemikiran tersebut, mempertegas sekaligus memperteguh kembali komitmen kita, bahwa sinergi merupakan kunci utama dari tercapainya keberhasilan yang kita cita-citakan bersama, sesuai motto “Helauni Kikbakhong” yang berarti bagusnya jika bersama-sama,” kata Krisna pada Rakerda yang diikuti oleh para pengurus MUI kabupaten dan kecamatan ini.

Sementara Ketua MUI Pesisir Barat KH Nurhadi mengatakan bahwa potensi wisata yang dimiliki daerahnya mau tidak mau akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Ia menilai bahwa wisata syariah perlu diperkuat untuk mengantisipasi dampak negatif terkait budaya yang dibawa para turis.

Para turis dari luar negeri yang mulai berdatangan ke Pesisir Barat mulai terlihat mengenakan busana yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. “Bagaimana mekanisme pengembangan wisata syariah ini kita bahas di Rakerda ini. Ini penting kita lakukan dan dipersiapkan. Suka dan tidak suka harus siap menghadapi globalisasi,” ungkapnya.

Terkait penguatan terkait wisata syariah, Wakil Ketua MUI Provinsi Lampung yang juga hadir pada kesempatan tersebut berharap kepada Pemda Pesisir Barat untuk segera membuat Peraturan Bupati tentang wisata syariah.

Menurutnya ada beberapa kabupaten yang sudah membuat payung hukum wisata syariah dalam mengoptimalisasi sektor yang sangat potensial ini.

“Semoga Rakerda bisa menghasilkan keputusan yang akan memberi manfaat bagi umat,” pungkasnya. (Muhammad Faizin)

About admin

Check Also

Struktur Lengkap MUI Periode 2020-2025

Jakarta:  Sidang formatur tujuh belas orang diantaranya Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (Ketua) Dr. H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »