::: Selamat datang di Media MUI Lampung Online "Suara Ulama dan Zu'ama untuk Umat" ::: Kritik, saran, artikel, dan iklan dapat dikirim ke email: redaksi@mui-lampung.or.id
Home / Breaking News / Empat Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Empat Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Bandar Lampung: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, H Suhaili menjelaskan secara kelembagaan, pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Peran pertama menurutnya adalah sebagai Regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syari’ah maupun undang-undang.

Yang kedua lanjutnya adalah peran sebagai motifator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Hal ini dijelaskannya saat menyampaikan materi pada Workshop Literasi Zakat, Wakaf dan Launching Akselerasi Pengamanan Aset Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Lampung di Hotel Kurnia, Ahad (23/9).

Adapun peran pemerintah yang ketiga lanjutnya adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pemerintah berupaya menfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal.

“Peran yang terakhir adalah sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut,” jelasnya.

Peran-peran ini lanjutnya terus disesuaikan dengan kondisi kekinian dengan membangun paradigma baru pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai tantangan zaman dan arus baru pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

“Dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Lampung sudah menggarap program penataan aset wakaf secara online. Pada akhir 2018 nanti pelayanan di Kanwil akan menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistem online seperti izin madrasah, pesantren, haji. Tidak harus face to face (tatap muka) dengan pegawai kantor,” jelasnya.

Hal ini jelasnya ditujukan untuk menyederhanakan pelayanan sehingga masyarakat akan mudah mengurus dokumen. “Masyarakat ke kantor tinggal mengambil hasilnya. Dan ini akan meminimalisir biaya,” tegasnya. (Muhammad Faizin)

About admin

Check Also

Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Tekan Kenalan Remaja

Bandar Lampung: Remaja adalah harapan bangsa. Namun permasalah remaja pun sangat menarik menjadi perbincangan saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »